KESADARAN MULTICULTURAL DALAM MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA PDF Cetak E-mail

KESADARAN MULTICULTURAL DALAM MEMPERKOKOH

PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Oleh :

Anak Agung Gede Oka Wisnumurti

A. Pendahuluan

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulaun yang terdiri dari lebih dari 13 ribu pulau yang membentang dari sabang samapai merauke. Masing-masing pulau dihuni oleh komunitas masyarakat yang memiliki karakteristik sosial, budaya dan bahkan nilai dan keyakinan serta agama yang berbeda. Begitupun komunitas masyarakat didalamnya memiliki struktur yang sangat kompleks baik bersifat vertikal maupun horizontal. Awalnya ketika Indonesia disepakati sebagai wadah berhimpunnya bangsa-bangsa pada masa lalu, berbagai perbedaan yang ada disatukan dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Faunthing fathers kita memenej berbagai perbedaan melalui solideritas sosial  kedalam ikatan karacter and national building. Berbagai perbedaan ras, suku, agama dan golongan disatukan dalam solideritas kebangsaan dan nasionalisme. Kontrak sosial yang dirajut oleh para pendiri bangsa ini mampu menyatukan berbagai potensi perbedaan menjadi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Semua unsur perbedaan seakan lebur oleh adanya perasaan senasib dan sepanggungan sebagai satu kesatuan keluarga besar Indonesia.

Menurut Koentjaraningrat (1982) kebanggaan  bangsa Indonesia pada masa lalu bahwa rakyat Indonesia yang menduduki kepulauan nusantara ini memiliki sifat plural dengan beraneka warna bahasa dan kebudayaan, bineka tunggal ika. Namun dibalik kebanggaan tersebut terbersif keperihatinan, mengingat akan aneka warna masalah yang mungkin timbul karena sifat itu. Sebagai suatu proses menjadi, diperlukan upaya terus menerus untuk merangkai aneka puspa  warna ke-Indonesia-an dalam satu bingkai Negara kesatuan dan persatuan.

 

Dinamika kehidupan kebangsaan sebagai suatu proses “menjadi”, selalu mengalami dinamika pasang surut sejalan dengan dinamika kehidupan sosial, politik,ekonomi dan kebudayaan seiring dinamika perubahan yang mondial. Perubahan ini dapat dilihat dari cara pandang yang lazim dipergunakan dalam melihat bangsa dan Negara yang selalu mengalami dinamika dari kurun waktu tertentu ke kurun waktu yang lain. Awalnya ketika para pendiri bangsa ini bersepakat untuk hidup dalam satu kesatuan bangsa, telah bersepakat untuk bersatu menjadi Indoneisa sebagai satu kesatuan Negara ,bangsa dengan dasar Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Dalam perjalannannya, kesatuan dan persatuan bangsa mengalami tantangan dengan terjadinya berbagai gejolak utamanya didaerah-daerah. Terjadinya gerakan saparatis, terorisme merupakan contoh kasus adanya tantangan bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

Ada persoalan mendasar sesungguhnya yang terjadi atas berbagai ketidak pusan tersebut yakni menyangkut cara pandang dan pendekatan yang digunakan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa pembangunan nasionalisme pendekatan heroic bahwa kita adalah satu bangsa, satu nusa satu tanah air Indonesia menjadi titik sentral untuk membangun kesadaran kebangsaan. Disaat yang lain pembangunan kebangsaan dilakukan melalui pendekatan sentralistik-otoriterian melalui pendekatan monolitik. Penndekatan ini ternyata mengalami kegagalan, maka perlu ada perubahan orientasi dalam melihat bangsa melalui pendekatan yang lebih komprehensif sesui dengan jatidiri bangsa.

Upaya ini dapat dilakukan melalui perubahan orientasi dan cara pandang sebagai wawasan baru dalam melihat nusantara. Pada masa sebelum reformasi, cara pandang ke-Indonesia-an dilakukan melalui pendekatan sentralistik dengan mengedepankan nilai “bahwa kita adalah sama”, cara pandang ini dilakukan dengan cara represif sehingga setiap orang yang berusaha menunjukkan “perbedaan” dianggap bertentangan dan bahkan sebagai musuh yang mensti “ditertibkan” atau “dibina”. Pendekatan dengan cara menyamakan dan menyeragamkan perbedaan inilah kemudian memunculkan univormitas yang menempatkan budaya dominant menghegemoni kebudayaan minoritas. Ujungnya terjadi “perlawanan” dari masyarakat utamanya didaerah-daerah yang sesungguhnya memiliki kekhasan dan perbedaan sebagai pesona yang mesti dihargai dan dihormati. Pendekatan sentralistik-otoriterian dengan pola penyeragaman ini, menafikan realitas sosial bangsa Indonesia yang sesungguhnya terbangun dari perbedaan dan keanekaragaman.

Gerakan reformasi yang dilakukan secara gradual menjadi momentum bagi bangas Indonesi untuk melakukan perubahan bagi segenapo aspek kehidupan  termasuk cara pandang dalam melihat bangsa Indonesia sesuai dengan jati diri le-Indonesiaa-an. Jadi diri ini sudah sangat jelas terpampang dalam lambing Negara pancasila yakni Bhineka Tunggal Ika. Reformasi cara pandang  dalam melihat bangsa dan Negara Indonesia harus dimulai dari titik pandang Bhineka Tunggal Ika, sebagai realitas social dan budaya yang membingkai kehidupan kebangsaan Indonesia. Dalam khasanah posmodernisme, cara pandang ini dapat disetarakan dengan pendekatan multicultural.

 

B. Kesadaran Multicultural

Sebagai terminologi baru, multiculturalisme belum banyak dipahami orang. Padahal multiculturalisme dewasa telah menjadi isu yang cukup marak di Indonesia. Diskursus ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi mengenai multuculturalisme (Rahardjo, 2005: 1). Menurut Adian (2002 : 1-2), pemahaman multiculturalisme dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Pertama, pemahaman popular, seperti semakin mudahnya ditemukan restoran Cina, Hoka-Hoka Bento, Mc Donald, Salero Bagindo, di satu wilayah yang sebelumnya relatif homogen. Kedua, pemahaman politis, sebagai memajemukkan masyarakat secara cultural yang menimbulkan berbagai persoalan sosial yang menuntut kebijakan-kebijakan tertentu. Ketiga, pemahaman akademis, mendasarkan diri pada perkembangan filsafat posmodernisme dan cultural studies yang menekankan prinsip paralogisme di atas monologisme, kemajemukan di atas kesatuan. Pendekatan akademis dapat dibagi menjadi dua kelompok; Pertama, mereka yang memandang isu multiculturalisme sebagai isu politik identitas budaya pinggiran  terhadap  wacana dominan  yang selama ini menguasainya. Kedua,  mereka yang memandang sebagai persoalan kemajemukan komunitas budaya dalam satu negara. Komonitas budaya dimaksudkan sama dengan bangsa (nation) (Kymlicka, 1995 : 11).

Wacana ini di kalangan akademis ditempatkan sebagai dekontruksi atas pandangan dikotomis atau oposisi biner (binary opitition) atas identitas atau perbedaan. Seperti  budaya barat dengan  budaya timur termasuk hubungan pusat atau yang pusat dan daerah atau lokal (lihat Wiratmoko, 2004). Wacana ini juga berkembang sebagai reaksi atas kegagalan  proyek negara bangsa (Bennet, 1998: 138), sebuah proyek yang ingin mewujudkan negara terikat tidak saja secara yuridis melainkan juga kultural, mengabaikan  hak masing-masing budaya untuk mengaktualisasikan diri (Adian, 2002)

Wacana multiculturalisme berkembang  berkaitan erat dengan penolakan  terhadap hegemoni dan penyeragaman budaya yang dianggap berlaku universal, tanpa memandang konteks desa (tempat), kala (waktu) dan patra (ruang).   Hegemoni terjadi manakala ada satu kelompok tertentu mendesakkan sistem nilai dan pandangan dunia (weltanschauung) mereka sebagai berlaku di ranah  publik (plublic domain) dan ranah private (private domain) (Nugroho, 2002 : vii).

Multiculturalisme dengan demikian merupakan pengakuan pluralisme budaya yang menumbuhkan kepedulian  untuk mengupayakan  agar kelompok-kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya kelompok-kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka diakui (Kymlicka dalam Haryatmoko, 2005 : 1).

Pengertian yang lebih lengkap diungkapkan oleh Lawrence Blum yang mengatakan bahwa multiculturalisme merupakan paham, penghargaan dan penilaian  atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingin tahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan  orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggotanya sendiri (Arifin, 2005: 12). Multiculturalisme merupakan ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Rozi, 2003).

Multiculturalisme merupakan realitas yang mengharuskan dan meniscayakan  pluralisme atau sebagai paham masyarakat terbuka (open society). Paham ini memungkinkan tegaknya demokrasi dan mencegah setiap bentuk oteriterianisme. Modal dasar dalam masyarakat yang terbuka adalah adanya kesaling percayaan sebagai modal sosial (social – capital) dan tidak tersumbatnya pertukaran sosial (social exchange) yakni tindakan saling memberi terhadap berbagai aspek yang bermuara pada keadilan (Rahartjo, 2005 : 5).

Sebagaimana nilai-nilai dasar demokrasi, konsep multiculturalisme  sejalan dengan konsep-konsep demokrasi  dan hak asasi manusia yang merupakan suatu proses kebudayaan yang bertujuan  membangun sikap dan prilaku saling menghargai, toleransi dan kerukunan yang berlandaskan pada asas kesetaraan (Saifudin, 2004: 41). Pemahaman dan berkembangnya wawasan multiculturalisme ditengah-tengah masyarakat akan dengan sendirinya membangun masyarakat yang semakin terbuka dan menyadari akan pentingnya kebebasan, kesetaraan dan keadilan serta perbedaan sebagai inti dari kehidupan bersama dalam komunitas kebangsaan.

 

C. Multiculturalisme dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Kemajemukan budaya telah menjadi realita yang mewarnai kehidupan. Homogenitas budaya telah tersapu oleh semakin mudahnya mobilisasi baik informasi maupun manusia di era globalisasi ini. Secara faktual keberadaan negara  adalah  negara multicultural. Pengaruh globalisasi dan perkembangan informasi, pencitraan dan virtual beserta berbagai efek sosial kemanusiaan yang ditimbulkannya  telah mempengaruhi  wacana pemikiran politik dan bagaimana politik itu dipandang. Wacana politik tidak lagi semata-mata berbicara tentang sistem politik, struktur politik atau  aktor politik  namun kini  terpusat pada unsur-unsur pembangunan diluar politik  itu sendiri. Tiga isu sentral yang dibicarakan dalam politik kontemporer, meliputi geopolitik,  politik ruang (spasio-politics) dan  politik waktu (chrono-politics)  (Piliang, 2005 : 1 – 3).

Munculnya gejala global paradoks dengan menguatnya sentimen dan  identitas lokal sebagai bentuk perlawanan budaya, di satu sisi telah memberikan  harapan bagi tumbuhnya demokratisasi di tingkat lokal namun apabila pemahaman, pendidikan dan pengalaman politik berdemokrasi belum terasah, justru akan dapat menimbulkan bias politik dan bias demokrasi. Menguatnya primordialisme, fandalisme dan paternalisme  menempatkan politik lokal dalam posisinya yang monisme. Otonomi daerah  menjadi ajang untuk memisahkan diri (saparatisme) sementara pemilihan kepala daerah langsung menjadi wahana munculnya raja-raja kecil di daerah.

Dominasi dan hegemoni tidak lagi diposisikan biner antara yang pusat dan yang daerah, akan tetapi justru terdesentralisasi ke tingkat lokal. Dominsasi dan hegemoni kelompok mayoritas atas minoritas, golongan berkuasa dengan yang dikuasai. Sementara hubungan kelompok-kelompok  agama, suku, ras, klan mulai mengalami kerenggangan sosial satu dengan yang lain. Munculnya sikap egoisme, merasa “paling”, paling berkuasa, paling berjasa dan seterusnya justru menimbulkan rasa antipati antar dan diatara kelompok satu dengan yang lainnya.

Untuk dapat kuluar dari jeratan problematika yang semakin absurd, formulasi multicultural sebagai perekat sosial dan sekaligus kontruksi realitas kebangsaan sangatlah penting dilakukan. Pertama dengan pendekatan multiculturalisme akan dapat menumbuhkan kesadaran baru akan adanya pluralisme dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya Kedua dengan pl;uralisme akan dapat memberikan ruang publik kepada semua komunitas untuk mengaktualisasi diri dan mengekspresikan dirinya tanpa adanya rasda was-was dan tertekan. Ketiga, tumbuhnya masyarakat terbuka yang memberikan kesempatan bagi tegaknya demokrasi. Keempat, dalam konteks multikulturalisme politik tidak hanya ditempatkan dalam pengertian  formulasi politik Machiavelian lebih dari itu mesti diposisikan sebagai phronesis yakni bagaimana menata suatu konstelasi untuk hidup bersama secara etis. Kelima,  konstelasi politik dimaksud telah memperluas jangkauan wilayah politik tidak hanya pada masyarakat atau komunitas politik semata, namun telah terjadi relasi dan interaksi dengan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil sebagai  hubungan tiga pilar yang bersifat kausal. Meminjam pandangan Azhari (2002 :114) tiga pilar good and democratic governance yang harus ditegakkan: (1) economic governance, yaitu kebijakan dan lembaga ekonomi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang efisien, merata, adil , produktif dan berkelanjutan. (2) political governance, proses dan lembaga perumusan kebijakan secara partisipatif dan demokratis yang mampu menciptakan ketertiban umum, serta persatuan bangsa dan negara. (3) administrative governance yaitu kebijakan, mekanisme dan proses implementasi kebijakan yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Keenam, pendekatan multiculturalisme menempatkan komunitas politik sebagai ruang bagi setiap didalamnya individu menjalankan hak dan kewajiban dalam kerangka keadilan yang mana setiap individu dijamin hak-haknya seperti hak berserikat, hak mengeluarkan pendapat, hak menuruti suara hati, hak biribadah menurut kepercayaannya. Orang yang tinggal dalam komunitas politik adalah sesama warganegara yang berjarak sama dengan negara tanpa memandang ras, etnis, dan agamanya hubungan dengan negara bersifat consociationality (Kymlicka, 1989 : 135). Ketujuh, logika Politik multiculturalisme tidak lagi menekankan pada kemajemukan kepentingan dan identitas, logika politik yang menolak esensialisme dan streotipikasi budaya. Pendekatan multiculturalisme dalam memperkuat basis politik justru tidak menjauhkan daerah dengan pusat, akan tetapi semakin mempererat hubungan  mutual, timbal balik saling menguntungkan dan saling membutuhkan yang pada akhirnya dapat memperkuat kohesi dan integrasi nasional sebagaimana semboyan bineka tunggal ika. Sebagai pusat pusatnya daerah, dan daerah daerahnya pusat.  Disinilah makna sesungguhnya ke-Indonesia-an, yang merupakan untaian pusparagam perbedaan dalam persatuan dan bersatu dalam perbedaan.

Persatuan dan kesatuan sebagai nilai yang dioptimalkan memerlukan kesadaran  individual maupun kolektif.

  1. Secara individual, masing-masing kita harus memiliki kesadaran bahwa ada perbedaan diantara kita. Kesadaran bahwa kita beda, lalu diteruskan melalui dialog lewat interaksi sosial untuk bias saling memberi dan saling menerima dalam kesetaraan. Lewat kesadaran individual  masing-masing kita mencoba untuk mencari dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan sosial tanpa harus kehilangan jati diri, karakteristik masing-masing. Ego dan super ego untuk selalu berkuasa dan ingin tampil terbaik akan terakomudasi melalui kesepakatan sosial yang terbangun. Pencerahan individu ini dapat dilakukan melalui penyingkiran sumber derita dari keterasingan, adanya keinginan yang berlebihan, tahta, nafsu atau dorongan, (hal ini memang sangat filosofis dan mengacu pada ajaran dan nilai agama).
  2. Secara kolektif, konflik social yang terjadi merupakan buah dari disparitas social, eknomi dan politik yang berdampak adanya pengebiran terhak-hak sekelompok orang oleh kelompok orang yang lainnya. Hal ini terjadi biasanya diawali oleh adanya pengingkaran atas komitment atau kontrak sosial yang telah dibangun, adanya ketidak adilan, ketidak setaraan dan sikap eklusivitas antar kelompok satu dengan yang lainnya. Untuk itu langkah struktural yang bersifat preventif yang dapat dilakukan dalam mengatasi konflik sosial, ekonomi dan politik bahkan bias merembet ke persoalan konflik SARA adalah:
    1. Secara terus menerus membangun  komitmen persatuan dan kesatuan sehingga tidak ada dusta diantara kita;
    2. Secara terus menerus melakukan revitalisasi nilai yang memang bergerak bersamaan dengan perubahan sosial;
    3. Mengembangkan sikap dan prilaku segilik, seguluk, selunglung sebayan taka, paras paros sarpanaya.;
    4. Mengembangkan kesadaran menyama braya sebagai simbol kehidupan bersama sebagai satu kesatuan keluarga;
    5. Membangun solideritas sosial, kepedulian sosial dan interkasi sosial yang intens, hal ini penting dilakukan untuk menghindari tumbuhnya sikap individulis dan eklusifistis dikalangan kelompok-kelompok sosial;

 

 

D. PENUTUP

Multiculturalisme sebagai suatu pendekatan dalam masyarakat yang plural telah memberikan pembelajaran  dalam memahami dan memaknai kehidupan dan realitas social-budaya yang majemuk. Universalisme bukan lagi ditempatkan sebagai hak dan kewajiban  abstrak sebagai lawan dari partikularitas ras, etnis, agama dan gender melainkan sebagai pengakuan bahwa setiap perbedaan individu  berhak dihormati dan diakui sehingga keunikan individu dapat teraksentuasi secara leluasa dan sempurna.

Multiculturalisme mengedepankan prinsip keterbukaan, kesetaraan, keadilan dan penghormatan atas perbedaan, sangat sejalan dengan  nilai-nilai Bineka Tunggal Ika, oleh karena itu,  menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar dalam memperkuat solideritas sosial  dan kebangsaan sebagai kontruksi dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdullah, Rosali, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

 

Adian, Donny Grahal, dalam  Danusiri, Aryo, ed, 2002, Multiculturalime, Politik dan Solideritas, Pendidikan Memang Multicul, Beberapa Gagasan, Jakarta : Yayasan Sains Estetika dan Teknologi.

 

Ari Dwipayana, AA. GN., 2004, Bangsawan dan Kuasa, Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota. Yogyakarta : IRE Press.

 

Arifin, Syamsul, 2005, Relevansi Gagasan Multiculturalisme dalam Masyarakat Berbeda Agama, Makalah  Seminar Nasional Etika  Multicultural di Universitas Katolik  Widya Mandala Surabaya, Sabtu 22 Oktober 2005.

 

Atmadja, Cokorde Gede, Berpolitik dengan Kebeningan Hati dan Pikiran, Bali Post, Selasa Pon, 27 Desember 2005, Hal. 7.

 

Barker, Chris, 2005, Cultural Studies Teori dan Praktek, Yogyakarta, PT. Bentang Pustaka.

 

Cula, Adi Suryadi, 1999, Masyarakat Madani, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

 

Eko, Sutoro, 2003, Transisi Demokrasi Indonesia, Yogyakarta, APMD Press.

 

Gibbons, Michael, T.(ed),2002, Tafsir Politik, Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer, Qalam, Yogyakarta.

 

Hamad, Ibnu, 2004, Kontruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Jakarta, Granit.

 

Held, David, 2004, Domokrasi dan Tatanan Global, Dari Negarz Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan. Yogyakarta :   Pustaka Pelajar.

 

Haryatmoko, 2002, Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan,  Basis,  Nomor 01-02, Januari- Februari.

 

Koentjaraningrat, 1985, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,. Jakarta : PT. Gramedia.

 

Nugroho, Garin, Danusiri, Aryo (ed), 2002,  Pendidikan Memang Multicultural, Beberapa Gagasan, Jakarta : Yayasan Sain, Estetika dan Teknologi.

 

Oka Mahendra, 2005, Pilkada di Tengah Konflik Orizontal,  Jakarta, PT. Diatama Milenia.

 

Pradhanawati, Ari,  Pilkada Langsung, Tradisi Baru Demokrasi Lokal,  Surakarta, Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan  Institusi Publik.

 

Philpott, Simon, 2003, Meruntuhkan Indonesia, Politik Poskolonial dan Otoriterian, LkiS, Yogyakarta.

 

Piliang, Yasraf, A., 2004, Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika, Yogyakarta, Jalasutra..

 

______________, 2005, Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas, Yogyakarta, Jalasutra.

 

Prihatmoko, Joko, J., 2005,  Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

 

Wiratmoko (ed), 2004,  Yang Pusat dan Yang Lokal, Antara Dominasi, Resistensi, Akomudasi Politik di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar,  Yogyakarta.

 

Rozi, Syapuan, Mendorong Laju  Gerakan Multiculturalisme di Indonesia, Masyarakat Indonesia : Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Jilid XXIX No. 1 2003, LIPI.

 

Saefudin, Achmad Fedyani, Integrasi Nasional, Multiculturalisme dan Otonomi Daerah, Jurnal Analisis Sosial, vol. 9, Nomor  3 Desember 2004

 

Thamrin, Juni, Menciptakan Ruang Baru Bagi Demokrasi Partisipatif : Dinamika dan Tantangannya, Jurnal Analisis Sosial, Vo. 9, Nomor 3 Desember 2004.