MEMAHAMI SITUASI POLITIK NASIONAL DAN LOKAL BAGI PEREMPUAN

 

Oleh:

Drs. AA G Oka Wisnumurti, M.Si

 

A. Pendahuluan

 

Terminologi politik (politics) mengadung arti yang sangat luas dan beragam. Luasnya cakupan politik dapat dilihat dari beragamnya batasan pengertian yang disampaikan oleh para teoritisi politik. Membaca situasi politik berarti memetakan situasi dan kndisi politik kontempirer yang terjadi sebagai akibat dari interaski antara berbagai komponen masyarakat yang berkaitan dengan sebab dan akibat dari proses dan peristiwa politik. Nasional dan lokal, menyangkut  locus delicty atau wilayah teritorial  suatu peristiwa politik terjadi. Nasional merujuk pada keseluruhan peristiwa politik yang berpusat pada negara atau “pusat”, sedangkan lokal merujuk pada locus delicty atau wilayah teritorial dalam cakupan yang lebih sempit, bagian dari pusat adalah daerah, dalam hal ini misalnya daerah Bali.

Untuk tidak terjebak pada bahasan yang luas sebagaimana terminologi politik, maka pembahasan dan pembatan secara konseptual sangat penting dilakukan. Mengingat setiap peristiwa bisa saja terkait dan dikait-kaitkan seolah-olah menjadi peristiwa politik dan dengan sendirinya dianggap sebagai persoalan politik. Pembatasan melalui  pendekatan konseptual penting dilakukan sebelum mengindentifikasi isu-isu politik, merumuskan masalah sampai pada pengambilan kebijakan publik sebagai proses politik resolutif.

Makalah singkat ini bermaksud  mengurai secara singkat terhadap konsepsi politik, pendekatan yang lazim dipergunakan dalam membaca situasi politik, identifikasi  isu-isu politik nasional dan lokal.

 

B. Kosepsi Politik

Secara konseptual politik mengandung arti jamak menyangkut berbagai macam kegiatan bersama dalam rangka memperjuangkan berbagai  kepentingan yang berbeda untuk pencapaian tujuan yang dikehendaki. Pemahaman umum politik identik dengan “dunia tanpa batas”.

Read more: MEMAHAMI SITUASI POLITIK NASIONAL DAN LOKAL BAGI PEREMPUAN

MEMBANGUN PERSAUDARAAN SEJATI YANG INGKLUSIF DAN HARMONIS DIKALANGAN MAHASISWA LINTAS AGAMA

Oleh:

Drs. AA G Oka Wisnumurti, M.Si

 

A. Pendahuluan

Teks tentang membangun persaudaraan sejati yang inklusif dan harmonis dikalangan mahasiswa lintas agama menjadi materi yang menarik diperbincangkan, ditengah-tengah kerisauan tentang masa depan ”rasa persaudaraan” yang semakin pudar dan tereduksi oleh  pemaknaan rasional instrumental. Lebih-lebih dialog ini digagas dan dilakukan oleh para tokoh lintas agama. Tentu ada kerisauan yang amat dalam yang terlintas pada rasa, pikiran dan sensitifitas keagaamaan, sehingga perlu memprtemukan kita dalam forum dialog ini.

Ada pusparagam makna  yang terkandung dibalik teks yang multi-intepretatif.

(1) Ada rasa, bahwa persaudaraan yang sejati yang inklusif dan harmonis dikalangan mahasiswa lintas agama sudah sangat baik dan kokoh terbangun, sehingga perlu dipertahankan; (2) Ada rasa, bahwa persaudaraan yang sejati yang inklusif dan harmonis dikalangan mahasiswa lintas agama sudah terbangun, perlu ditingkatkan; (3) Ada rasa, bahwa persaudaraan yang sejati yang inklusif dan harmonis dikalangan mahasiswa lintas agama sedang terbangun, perlu dibangun (4) Ada rasa, bahwa, persaudaraan yang sejati yang inklusif dan harmonis dikalangan mahasiswa lintas agama belum terbangun, perlu ditingkatkan; (4) Ada rasa, bahwa persaudaraan yang sejati yang inklusif dan harmonis dikalangan mahasiswa lintas agama tidak terbangun, perlu dibangun.

Apapun intepretasi yang diberikan, persaudaraan yang sejati dan inklusif dan harmonis itu adalah persoalan rasa, sebagai rasio subjektif dan tindakan komunikatif diantara ”kita”. Rasa dan rasio subjektif ini akan hadir bersama-sama ditengah masyarakat yang bebas dari kecurigaan, bebas dari rasa takut, bebas dari intrik-intrik, bebas dari kepentingan tersembunya dan bebas dari kepicikan. Pembebasan atas semuanya itu  perlu terurus dikumandangan, dibangun dan dikembangkan dikalangan mahasiswa lintas agama. Mahasiswa sebagai kaum itelektual, penerus kepemimpinan dan pewaris sah bangsa ini diharapkan memiliki sensitifitas multicultural sebagai jati diri bangsa yang berbineka tunggal ika.

Belakangan, nilai-nilai multicultural, penghargaan atas perbedaan, sikap saling curiga, menguatnya etno-nasionalism kerap mereduksi kehidupan kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara anak bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengalami kekeringan makna ditengah kedahagaan anak bangsa akan alat perekat kebersamaan. Agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan,  keadilan, pembelaan terhadap yang lemah serta memberikan kemaslahatan umat, kerap ”diselewengkan”, cendrung dipahamai secara sempit hanya untuk mengus yang ”di atas”, tidak yang disamping, apalagi yang dibawah. ”Agama” sering menjadi alat kekuasaan, alat pemisah adri manusia dan menjadikan dirinya yang lain, yang membedakan antara ”aku”, ”mereka”, dan ”kita”.

Bicara persaudaraan, mestinya dibicaranakn juga permusuhan. Bicara perdamaian mesti dilihat dari sisi konflik. Bicara kebersamaan kesendririan dan keterasingan. Bicara ke-sejati-an, tentu dapat dilihat dari ke-semu-an. Cara berpikir oposisi biner, menjadi ciri khas mahasiswa, sebagai kelompok kritis yang selalu melihat diri dan sekitarnya sebagai sesuatu yang harus didekonstruksi dan sekaligus dikonstruksi. Makalah singkat ini melihat tema tersebut dari sisi yang lain, sis yang binary oposition, dalam menemukan ”rasa” yang hilang, untuk dirajut kembali dengan ”rasa”.

 

B. Konflik sebagai Pendorong Kesadaran Persaudaraan.

Konflik sering ditempatkan sebagai teks yang menakutkan, dihindari dan bahkan tidak boleh muncul dalam wacana dialog lintas agama seperti ini. Padahal secara sosiologis, konflik dan konsensus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sisi kehidupan manusia bermasyarakat. Konflik merupakan aspek interinsik kehidupan yang takmungkin dihindari dalam perubahan sosial. Menurut Hugh Miall (2000) Merupakan ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Sebagai  manifestasi lebih lanjut dari ketidaksamaan. Manusia itu mahluk yang berkepala. Berbulu, berambut, tetapi berhati. Hati tidak dapat diidentifikasi dengan simbolisasi seperti rambut dan sebagainya.  Begitulah manusia bergerak dengan makna simbolic yang dikendalikan dengan hati.

Read more: MEMBANGUN PERSAUDARAAN SEJATI YANG INGKLUSIF DAN HARMONIS DIKALANGAN MAHASISWA LINTAS AGAMA

PARTISIPASI POLITIK PEMUDA DALAM PILKADA

Oleh:

Drs. AA G Oka Wisnumurti, MSi

 

“Kita sudah cukup lama menangis, janganlah menangis lagi, berdirilah di atas kedua kakimu, dan jadilah manusia………..

Punyailah keyakinan bahwa saudara-saudara dilahirkan  untuk berbuat mulia, wahai anak-anak muda. Jangan sampai karena mendengar suara anak anjing menyalak saudara menjadi takut, jangan. Jangan menjadi penakut sekalipun saudara mendengan dentuman guntur di langit. Tetaplah berdiri tegak dan teruslah berjuang. Nagaramu membutuhkan pahlawan-pahlawan sejati. Maka, jadilah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Berdirilah teguh laksana batu karang yang kokoh. Kebenaran selalu menang……

Apa yang menyebabkan engkau menangis, sahabatku ? Didalam dirimu semua bersemayam kekuatan. Kumpulkahlah  segenap daya kekuatan itu, maka dunia ini akan rebah dibawah telapak kakimu…..

Bangunlah. Beranilah. Kuatlah. Pikul semua tanggungjawab di atas pundakmu. Ketahuilah, wahai saudaraku, engkau adalah pencipta nasibmu sendiri. Segala kekuatan dan dorongan yang engkau butuhkan ada di dalam dirimu sendiri. Maka dari itu, ciptakanlah hari depanmu” (Swami Vivekananda) .

 

 

A. PENDAHULUAN

Kutipan di atas secara sadar mengawali tulisan ini untuk meyakinkan dan sekaligus perenungan betapa pemuda merupakan sosok yang kuat tetapi perlu motivasi, kelompok yang memiliki peran tetapi butuh arena. Kelompok yang menentukan masa depan tetapi perlu diberikan kesempatan dan kelompok potensial yang dapat apa saja namun perlu pengakuan. Sejarah telah mencatat betapa peran dan kiprah pemuda dalam melakukan perubahan peradaban, dan pencerahan sangatlah menentukan tidak terkecuali dalam kehidupan politik. Berdirinya Boedi Oetomo, Soempah Pemoeda, perjuangan membela kemerdekaan, sampai pada gerakan reformasi merupakan kerja politik idealisme pemuda. Sosok idelaisme, sikap kritis yang dimiliki pemuda selalu risau terhadap kemapanan. Berpihak kepada yang terpinggirkan, pembela kaum miskin, ketidakadilan dan kaum tertindas. Tidak mengherankan apabila Bung Karno mengatakan “berikan aku sepuluh pemuda, maka aku akan dapat memindahkan gunung itu”. Artinya sebagai kelompok anomik dalam  struktur politik, pemuda memiliki kekuatan laten dan manifest yang patut dibangkitkan, diberikan ruang dan arena untuk berkiprah, mengasah kreatifitas dan inovasi bagi tumbuhnya generasi yang memiliki keadaran, kemampuan dan tanggungjawab bagi diri dan bangsanya.

Peran dan kiprah pemuda tidak saja ditujukan pada situasi anomalis, ketika negara dalam keadaan chaos, justru dalam keadaan normal, idealisme pemuda sangat diperlukan untuk mengawal setiap proses kehiduapan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan kemanan. Khusus dibidang politik, sentuhan idealisme dan daya kritis pemuda sangatlah diperlukan utamanya dalam mengawal proses transisi demokrasi yang sedang kita laksanakan saat ini. Pilihan terhadap sistem demokrasi dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membutuhkan dukungan semua pihak untuk mengawal proses demokrasi agar dapat berjalan dan mempercepat pencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Proses demokrasi yang sedang kita laksanakan saat ini perlu dikawal, agar tidak terjadi stigma negatif terhadap demokrasi itu sendiri. Jangan sampai berkembang anggapan bahwa demokrasi justru menjadikan rakyat sangsara, harga-harga menjadi mahal, rakyat susah untuk mendapat penghidupan, kerusuhan terjadi dimana-mana, oleh karenanya lebih baik kembali ke masa otoriter seperti pada masa yang lalu. Stigma ini tentu akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan sistem demokrasi yang dianggap sebagai pilihan terbaik bagi kemaslahatan masyarakat.

Peran dan partisipasi politik kontemporer yang patut mendapatkan perhatian kita saat ini adalah dalam penyelenggaraan pilkada langsung yang akan dilasanakan secara serentak di lima kabupaten/kota di Bali masing-masing di Denpasar, Badung, Tabanan, Bangli dan Karangasem). Sebagai generasi muda kitaperlu peduli terhadap penyelenggaraan pilkada langsung tersebut oleh karena disitulah momentum bagi rakyat menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin terbaik untuk masa lima tahun kedepan.

 

B. PEMUDA DAN  POLITIK

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat  sebagai bagian dari hak asasi manusia dan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatua Republik Indonesia  yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Read more: PARTISIPASI POLITIK PEMUDA DALAM PILKADA

KESADARAN BELA NEGARA BAGI PEREMPUAN

 

KADER ORSOSPOL

Oleh:

Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, MSi

A. Pendahuluan

Bela negara pada hakekatnya merupakan segala upaya  untuk membela dan mempertahankan negara dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara  Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” .

Bela negara dengan demikian merupakan bagian dari usaha menjaga pertahanan  dan kemanan Negara, yang menurut UUD 1945 pasal 30 ayat 2 mengamanatkan “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan kemanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kesemestaan dalam sistem pertahanan rakyat semesta mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah Negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

 

Berdasarkan landasan tersebut diatas  sangatlah jelas bahwa setiap warga negara  tidak terkecuali perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara. Hak dan kewajiban ini  menjadi tanggungjawab yang melakat pada setiap warga negara. Diantaranya, melalui pembangunan karakter bangsa (nation character building) dengan memberikan kesamaan cara pandang dalam melihat bangsa dan Negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan ideology, politik, ekonomi, sosial, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Dalam sejarah perang kemerdekaan, kita memiliki sangat banyak contoh kiprah kaum perempuan yang memiliki semangat heroisme yang tidak kalah dari kaum laki-laki, baik di tingkat nasional maupun lokal. Perjuangan Cut Nya Dien, Dewi Sartika dalam melakukan bela Negara telah tercatat dalam sejarah perjuangan dan bahkan telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya. Begitupun kiprah R.A. Kartini telah mampu mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dalam gerakan emansipasinya. Di tingkat lokal kitapun punya banyak contoh pejuang perempuan yang mampu menunjukkan semangat juangnya dalam bela Negara seperti Cokorde Istri Kania, Jro Jempiring dan masih banyak yang lainnya.

Disadari bahwa setiap zaman akan memiliki jiwa tersendiri, hal ini akan membawa perbedaan dalam menghadapi  hambatan, tantangan dan ancaman serta gangguan yang terjadi Namun demikian, perjalanan sejarah perjuangan tersebut sangatlah penting untuk dijadikan refleksi dan restrospeksi bagi kaum perempuan khususnya kaum perempuan kader orsospol dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.


B.
Permasalahan

Disadari bahwa setiap jaman akan membawa tantangan tersendiri dalam konteks bela Negara. Pada masa sebelum kemerdekaan, bela Negara dimaknai sebagai upaya mempertahankan dan memperjuangkan  kemerdekaan tanah air dari belenggu penjajahan.  Setelah kemerdekaan, tantangan kita adalah bagaimana menjaga, memertahankan, mengisi dan membangun bangsa dan Negara ini agar tetap utuh, terjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI, serta maju dalam pembangunan baik  fisik maupun non fisik.

Read more: KESADARAN BELA NEGARA BAGI PEREMPUAN KADER ORSOSPOL

        FENOMENA MULTI PARTAI DAN KERAWANAN KONFLIK  LINTAS AGAMA MENJELANG PEMILU TAHUN 2009

Oleh:

 

Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, MSi

A. Pendahuluan

Sistem demokrasi akan selalu menggunakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana suksesi  kepemimpinan secara regulatif.  Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi,  tidak Setiap negara yang menganut luput dari pelaksanaan pemilu. Dari sejak berdiri sampai saat ini kita sudah menyelenggarakan pemilu sebanyak Sembilan  kali, masing-masing pemilu tahun 1955 sebagai pemilu pertama pasca kemerdekaan, pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004. Pemilu 9 April 2009 adalah pemilu kesepuluh yang akan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa setiap kali pemilu digelar, selalu ditandai oleh peningkatan ekskalasi suhu politik, ketegangan dan konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, walau dengan tingkat intensitas yang berbeda. Pemilu pertama tahun 1955 yang menurut pandangan Herbert Faith (1999) dianggap sebagai pemilu yang paling luber dan demokratis, tidak luput dari konflik horizontal di tingkat masyarakat.  Hal ini terjadi pula dalam pemilu 1971 yang diikuti oleh 11 partai politik. Banyaknya partai politik pada saat itu dianggap membawa kerawanan  konflik tersendiri ditengah-tengah masyarakat. Maka pada tahun 1973 diadakan penyederhanaan partai politik dengan dilakukan fusi terhadap partai politik menjadi tiga. Fusi ini mendasarkan pada ideologi dan asas ciri partai politik yang ada pada saat itu yakni PPP  dengan menggabungkan partai yang beraliran Islam dan PDI sebagai wadah partai yang beraliran nasionalis. Sedangkan Golkar merupakan penggabungan dari kelompok kekaryaan (Sekber Golkar). Praktis dari pemilu 1977 sampai dengan pemilu 1997 peserta pemilu diikuti oleh 2 partai politik dan Golongan Karya. Masa ini dianggap sebagai era Orde Baru.

Read more: FENOMENA MULTI PARTAI DAN KERAWANAN KONFLIK LINTAS AGAMA MENJELANG PEMILU TAHUN 2009
Page 4 of 4

Tamu Online

We have 89876 guests and no members online

 

Penilaian Website Kami

         yayasankorpribali.org review, PageRank, website value and SEO analytics       yayasankorpribali.org review, PageRank, website value and SEO analytics