Widya Karya Nugraha (wikan award) adalah Penganugrahan supremasi penghargaan di Bidang Pendidikan yang diberikan oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali kepada perseorangan, para tokoh yang memiliki komitmen, gagasan, inovasi, kreativitas serta karya nyata melakukan pemberdayaan dan pencerdasan secara tulus iklas yang diwujudkan dalam bentuk pikiran, ucapan dan perbuatan yang konsisten, loyal, berkelanjutan dalam mengabdi bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya Universitas Warmadewa.

Read more: Penerima Widya Karya Nugraha (wikan award)

SAMBUTAN KETUA YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI DALAM WISUDA SARJANA KE 42 UNIVERSITAS WARMADEWA

Jumat, 17 September 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang terhormat, Bapak Gubernur Bali,

Yang saya hormati:

Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali,

Bapak Rektor Universitas Udayana,

Bapak Koordinator Kopertis Wilayah  VIII,

Bapak Bupati Gianyar,

Bapak Ketua APTISI,

Bapak Rektor dan Pimpinan PTS se-Bali,

Bapak Ketua Pembina Yayasan

Kesejahteraan Korpri Prov. Bali,

Sdr. Pengurus Yayasan Kesejahteraan  Korpri Provinsi Bali,

Sdr. Rektor, dan Seluruh jajaran  Pimpinan Universitas dan

Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa,

Senat Universitas Warmadewa,

Sivitas Akademika Universitas  Warmadewa,

Para Wisudawan, dan orang tua Wisudawan yang saya  citai dan   banggakan, serta seluruh undangan dan  hadirin yang berbahagia.

 

Om Suastiastu,

 

Sesanti hangayu bagia saya panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya kita dapat hadir pada kegiatan Wisuda Sarjana ke 42 dan Dies Natalis Universitas Warmadewa yang ke 26 hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, ijinkan saya atas nama Yayasan Kesejateraan Korpri Provinsi Bali dan pribadi, mengucapkan Selamat hari Raya Idul Fitri 1431 Hijriah kepada umat Islam, mohon maaf lahir dan batin. Kepada Umat Hindu saya mengucapkan selamat menyongsong hari raya Saraswati, sabtu umanis Watugunung, tanggal 25 September 2010. Semoga momentum hari raya keagamaan ini dapat memberikan tuntunan, kejernihan dan pencerahan dalam menjalankan swadarma.

Read more: SAMBUTAN KETUA YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI DALAM WISUDA SARJANA KE 42 UNIVERSITAS...

DEMOKRASI ADALAH SEBAGAI ALAT, BUKAN SEBAGAI TUJUAN

Oleh: Drs. Dewa Ketut Suryawan

 

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik.  Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi Adalah Alat Untuk Mencapa Tujuan Negara

Setiap Negara mempunyai tujuan yaitu tujuan bangsa itu sendiri dalam hidup bernegara. Tujuan Negara berbeda-beda sesuai dengan pandangan masyarakat pada bangsa tersebut serta pandangan hidup yang melandasinya. Pada umumnya, tujuan Negara ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dasar Negara yang bersangkutan.

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai tujuan Negara yakni:

a. Menurut Roger H Soltau, tujuan Negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang     serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin.

b. Menurut Harold J Laski, tujuan Negara adalah menciptakan keadaan yang baik agar  rakyatya dapat mencapai keinginan secara maksimal.

c. Menurut Rouuseau, tujuan Negara adalah menciptakan persamaan dan kebebasan bagi  warganya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan Negara tersebut di atas diperlukan suatu alat, dalam hal ini salah satunya dapat di gunakan sistem pemerintahan demokrasi. Jika demokrasi tidak  bisa dipakai untuk mencapai tujuan Negara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, dapat juga digunakan sistem pemerintahan yang lain, yang penting tujuan Negara bisa terwujud dengan cepat.

Hampir semua negara di dunia mengaku sebagai negara demokrasi, di balik kepopuleran ini, demokrasi juga memiliki kelemahan-kelemahan. Menurut S.N. Dubey ada beberapa sisi buruk sistem pemerintahan demokrasi:

1. prinsip persamaan hak yang tak waras
Demokrasi berbasis terhadap anggapan bahwa manusia semua sama atau sederajat, karena mereka akrab dan memiliki hal serupa didalam mental, spiritual dan kwalitas moral. Akan tetapi para pengkritik demokrasi membantah bahwa anggapan tersebut mustahil. Manusia tampak sangat luas berbeda didalam figure jasmani, stamina moral, dan kapasitas untuk belajar dengan berlatih dan pengalaman. Demokrasi adalah sebuah ide yang tidak mungkin dan juga tidak logis, Untuk memberikan hak setiap individu dalam memilih merupakan hal yang merusak perhatian masyarakat.

Read more: DEMOKRASI ADALAH SEBAGAI ALAT, BUKAN SEBAGAI TUJUAN

KESADARAN MULTICULTURAL DALAM MEMPERKOKOH

 

PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Oleh :

Anak Agung Gede Oka Wisnumurti

 

A. Pendahuluan

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulaun yang terdiri dari lebih dari 13 ribu pulau yang membentang dari sabang samapai merauke. Masing-masing pulau dihuni oleh komunitas masyarakat yang memiliki karakteristik sosial, budaya dan bahkan nilai dan keyakinan serta agama yang berbeda. Begitupun komunitas masyarakat didalamnya memiliki struktur yang sangat kompleks baik bersifat vertikal maupun horizontal. Awalnya ketika Indonesia disepakati sebagai wadah berhimpunnya bangsa-bangsa pada masa lalu, berbagai perbedaan yang ada disatukan dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Faunthing fathers kita memenej berbagai perbedaan melalui solideritas sosial  kedalam ikatan karacter and national building. Berbagai perbedaan ras, suku, agama dan golongan disatukan dalam solideritas kebangsaan dan nasionalisme. Kontrak sosial yang dirajut oleh para pendiri bangsa ini mampu menyatukan berbagai potensi perbedaan menjadi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Semua unsur perbedaan seakan lebur oleh adanya perasaan senasib dan sepanggungan sebagai satu kesatuan keluarga besar Indonesia.

Menurut Koentjaraningrat (1982) kebanggaan  bangsa Indonesia pada masa lalu bahwa rakyat Indonesia yang menduduki kepulauan nusantara ini memiliki sifat plural dengan beraneka warna bahasa dan kebudayaan, bineka tunggal ika. Namun dibalik kebanggaan tersebut terbersif keperihatinan, mengingat akan aneka warna masalah yang mungkin timbul karena sifat itu. Sebagai suatu proses menjadi, diperlukan upaya terus menerus untuk merangkai aneka puspa  warna ke-Indonesia-an dalam satu bingkai Negara kesatuan dan persatuan.

Dinamika kehidupan kebangsaan sebagai suatu proses “menjadi”, selalu mengalami dinamika pasang surut sejalan dengan dinamika kehidupan sosial, politik,ekonomi dan kebudayaan seiring dinamika perubahan yang mondial. Perubahan ini dapat dilihat dari cara pandang yang lazim dipergunakan dalam melihat bangsa dan Negara yang selalu mengalami dinamika dari kurun waktu tertentu ke kurun waktu yang lain. Awalnya ketika para pendiri bangsa ini bersepakat untuk hidup dalam satu kesatuan bangsa, telah bersepakat untuk bersatu menjadi Indoneisa sebagai satu kesatuan Negara ,bangsa dengan dasar Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Dalam perjalannannya, kesatuan dan persatuan bangsa mengalami tantangan dengan terjadinya berbagai gejolak utamanya didaerah-daerah. Terjadinya gerakan saparatis, terorisme merupakan contoh kasus adanya tantangan bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

Ada persoalan mendasar sesungguhnya yang terjadi atas berbagai ketidak pusan tersebut yakni menyangkut cara pandang dan pendekatan yang digunakan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa pembangunan nasionalisme pendekatan heroic bahwa kita adalah satu bangsa, satu nusa satu tanah air Indonesia menjadi titik sentral untuk membangun kesadaran kebangsaan. Disaat yang lain pembangunan kebangsaan dilakukan melalui pendekatan sentralistik-otoriterian melalui pendekatan monolitik. Penndekatan ini ternyata mengalami kegagalan, maka perlu ada perubahan orientasi dalam melihat bangsa melalui pendekatan yang lebih komprehensif sesui dengan jatidiri bangsa.

Upaya ini dapat dilakukan melalui perubahan orientasi dan cara pandang sebagai wawasan baru dalam melihat nusantara. Pada masa sebelum reformasi, cara pandang ke-Indonesia-an dilakukan melalui pendekatan sentralistik dengan mengedepankan nilai “bahwa kita adalah sama”, cara pandang ini dilakukan dengan cara represif sehingga setiap orang yang berusaha menunjukkan “perbedaan” dianggap bertentangan dan bahkan sebagai musuh yang mensti “ditertibkan” atau “dibina”. Pendekatan dengan cara menyamakan dan menyeragamkan perbedaan inilah kemudian memunculkan univormitas yang menempatkan budaya dominant menghegemoni kebudayaan minoritas. Ujungnya terjadi “perlawanan” dari masyarakat utamanya didaerah-daerah yang sesungguhnya memiliki kekhasan dan perbedaan sebagai pesona yang mesti dihargai dan dihormati. Pendekatan sentralistik-otoriterian dengan pola penyeragaman ini, menafikan realitas sosial bangsa Indonesia yang sesungguhnya terbangun dari perbedaan dan keanekaragaman.

Gerakan reformasi yang dilakukan secara gradual menjadi momentum bagi bangas Indonesi untuk melakukan perubahan bagi segenapo aspek kehidupan  termasuk cara pandang dalam melihat bangsa Indonesia sesuai dengan jati diri le-Indonesiaa-an. Jadi diri ini sudah sangat jelas terpampang dalam lambing Negara pancasila yakni Bhineka Tunggal Ika. Reformasi cara pandang  dalam melihat bangsa dan Negara Indonesia harus dimulai dari titik pandang Bhineka Tunggal Ika, sebagai realitas social dan budaya yang membingkai kehidupan kebangsaan Indonesia. Dalam khasanah posmodernisme, cara pandang ini dapat disetarakan dengan pendekatan multicultural.

 

B. Kesadaran Multicultural

Sebagai terminologi baru, multiculturalisme belum banyak dipahami orang. Padahal multiculturalisme dewasa telah menjadi isu yang cukup marak di Indonesia. Diskursus ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi mengenai multuculturalisme (Rahardjo, 2005: 1). Menurut Adian (2002 : 1-2), pemahaman multiculturalisme dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Pertama, pemahaman popular, seperti semakin mudahnya ditemukan restoran Cina, Hoka-Hoka Bento, Mc Donald, Salero Bagindo, di satu wilayah yang sebelumnya relatif homogen. Kedua, pemahaman politis, sebagai memajemukkan masyarakat secara cultural yang menimbulkan berbagai persoalan sosial yang menuntut kebijakan-kebijakan tertentu. Ketiga, pemahaman akademis, mendasarkan diri pada perkembangan filsafat posmodernisme dan cultural studies yang menekankan prinsip paralogisme di atas monologisme, kemajemukan di atas kesatuan. Pendekatan akademis dapat dibagi menjadi dua kelompok; Pertama, mereka yang memandang isu multiculturalisme sebagai isu politik identitas budaya pinggiran  terhadap  wacana dominan  yang selama ini menguasainya. Kedua,  mereka yang memandang sebagai persoalan kemajemukan komunitas budaya dalam satu negara. Komonitas budaya dimaksudkan sama dengan bangsa (nation) (Kymlicka, 1995 : 11).

Read more: KESADARAN MULTICULTURAL DALAM MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

MENGELOLA NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

 

(Suatu tinjauan Empiris-Sosiologis)

Oleh:

Drs. AA G Oka Wisnumurti,MSi.

A. Pendahuluan

Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dalam sebuah seminar nasional “Kerukunan Umat Beragama  Sebagai Pilar Kerukunan Nasional”,di Jakarta pada hari Rabu, 31 Desember 2009 yang lalu mengatakan; kerukunan umat beragama yang merupakan pilar kerukunan nasional yang dinamis harus terus dipelihara dari waktu ke waktu. “Kita memang tidak boleh berhenti membicarakan dan mengupayakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia”. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Menag, kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemelukan agama, yang selanjutnya membangun pengelompokan masyarakat berdasarkan pemelukan agama itu. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal. Kerukunan umat beragama akan terbangun dan terpelihara dengan baik apabila gap atau jurang pemisah dalam bidang sosial dan budaya semakin menyempit. Sebaliknya, kerukunan umat beragama akan rentan dan terganggu apabila jurang pemisah antar kelompok agama dalam aspek-aspek sosial dan budaya ini semakin lebar, termasuk jurang-jurang pemisah sosial baru yang akan muncul akibat krisis moneter global saat ini.

Meneg mencontohkan,  konflik-konflik yang pernah terjadi bermula dari murni konflik tentang kesenjangan ekonomi atau politik, kemudian bergeser dengan cepat menjadi konflik antara pemeluk agama. Hal ini tidak boleh terjadi lagi ke depan, dan kita harus selalu mewaspadainya,”. Oleh karena itu, menurutnya, pemeliharaan kerukunan umat beragama bukan hanya tanggungjawab para pejabat pemerintah di bidang agama dan pemuka agama, melainkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Sesungguhnya masyarakat Indonesia di seluruh pelosok tanah air telah memiliki sejumlah kearifan lokal yang telah mampu menjadi penopang kerukunan umat beragama di daerah masing-masing, ”.(T.Kus/id/c).

Makna yang dapat dipetik dari sambutan mentri Agama tersebut adalah kerukunan antar umat beragama merupakan proses dinamis yang perlu terus diupayakan oleh semua lapisan masyarakat. Kerukunan umat beragama mekadi pilar bagi kerukunan nasional. Konflik sosial, ekonomi, politik sangat rentan “ditunggangi” dan bergeser menjadi konflik antar umat beragama. Nilai kearifan lokal dapat menjadi perekat bagi terwujudnya kerukunan umat beragama. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini mencoba untuk mengungkapkan nilai-nilai kerarifan lokal di Bali dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Bali ditinjau dari aspek empiris-sosiologis.


B. Nilai Kearifan Lokal di Bali

Kearifan lokal (local genius/local wisdom) merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal  dengan demikian merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Proses regenerasi kearifan local dilakukan melalui tradisi lisan (cerita rakyat) dan karya-karya sastra, seperti babad, suluk, tembang, hikayat, lontarak dan lain sebagainya (Restu Gunawan, 2008).

Read more: MENGELOLA NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Page 3 of 4

Tamu Online

We have 103652 guests and no members online

 

Penilaian Website Kami

         yayasankorpribali.org review, PageRank, website value and SEO analytics       yayasankorpribali.org review, PageRank, website value and SEO analytics