Anggaran Rumah Tangga PDF Cetak E-mail

ANGGARAN RUMAH TANGGA

YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan YAYASAN adalah Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pembina KORPRI Provinsi Bali nomor : 57/Wan.Prop/X/KP/84 tanggal 12 Oktober 1984 dan ditetapkan dalam Akte Notaris J.S. Wibisono, SH nomor : 83 ( Delapan Puluh Tiga ) tanggal 12 Oktober 1984 yang telah dirubah / disesuaikan nomor : 33 ( tiga puluh tiga ) tanggal 20 Oktober 2008, Notaris di Denpasar.  Yayasan ini secara kelembagaan bertanggung jawab kepada KORPRI Provinsi Bali, Ketua dan Sekretaris KORPRI Provinsi Bali secara eks officio menjadi Ketua Dewan Pembina dan Sekretaris Pengurus Yayasan. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Perubahan untuk pertama kali ini disusun sebagai penunjang dan kelengkapan tugas-tugas Organ Yayasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perubahan yang pertama kali.

 

BAB II
NAMA, ALAMAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)   Yayasan ini dinamakan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali.

(2)   Alamat Sekretariat Yayasan : Jalan Merdeka VI nomor 5 Komplek Niti Mandala Renon Denpasar .

 

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)  Yayasan ini berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

(2)  Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdi tanpa pamrih dan secara nirlaba dalam bidang sosial dan kemanusiaan.

(3)  Meningkatkan kesejahteraan karyawan Yayasan, keluarga besar KORPRI Provinsi Bali dan masyarakat pada umumnya.

 

BAB IV
KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 4

(1)  Bergerak dibidang Pendidikan :

  1. Mendirikan / membuka Lembaga – Lembaga Pendidikan Formal dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah hingga Pendidikan Tinggi.
  2. Mendirikan / membuka Lembaga – Lembaga Pendidikan Non Formal dengan mengadakan kursus-kursus untuk meningkatkan ketrampilan bagi anggota KORPRI dan Masyarakat yang membutuhkan.
  3. Membina, membangun gedung-gedung sebagai PUSAT STUDI dengan segala perlengkapan dan peralatannya, mengembangkan dan mengelola Perguruan Tinggi dalam arti yang seluas-luasnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan persyaratan yang ada dan peraturan undang – undang yang berlaku.
  4. Membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa.

(2)  Bergerak dibidang Kesejahteraan/Sosial :

  1. Melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan lainnya yang berhubungan dengan dan berfaedah untuk maksud dan tujuan Yayasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
  2. Mendirikan Rumah Sakit Umum KORPRI Provinsi Bali sesuai peraturan yang berlaku dan mengarahkannya menjadi Rumah Sakit Pendidikan.
  3. Pegawai Negeri Sipil / KORPRI dan keluarganya dapat memanfaatkan fasilitas dan sarana yang ada dengan diberi perlakuan khusus.

(3)  Mengusahakan bertambahnya dana Yayasan melalui kerjasama antara KORPRI dengan instansi / lembaga pemerintah / swasta untuk memajukan dan membiayai Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan.

(4)  Mengadakan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan atau berguna bagi Kegiatan dan usaha – usaha Yayasan.

 

BAB V
HARTA KEKAYAAN YAYASAN

Pasal 5

(1)  Kekayaan Yayasan periode tanggal 31 Desember 2007 tercatat sebesar Rp. 7.840.416.132,00 sebagaimana tertera pada neraca laporan keuangan tahun 2007.

(2)  Kekayaan Yayasan yang diserahterimakan oleh Pengurus periode 1984-2008 kepada Pengurus periode 2008-2013 tanggal 7 November 2008 terdiri dari kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, daftar kepegawaian, daftar inventaris serta kas umum yang terdiri atas rekening, tabungan dan deposito sebesar Rp. 3.942.375.629,52. (copy terlampir)

(3)  Kekayaan lain Yayasan berupa penyertaan saham di Rumah Sakit Puri Raharja ( RSPR ) dan aktiva tetap yang terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan dan inventaris lainnya.

 

BAB VI
ORGAN YAYASAN

Pasal 6

(1)  Organ Yayasan terdiri atas Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas

(2)  Keanggotaan organ Yayasan meliputi perwakilan dari unsur kelembagaan terkait  yang erat dengan keberadaan Yayasan :

  1. Dewan Pembina terdiri dari Ketua dan Anggota.
    • Ketua Dewan Pembina merupakan anggota eks officio pejabat ketua KORPRI Provinsi Bali
    • Anggota Dewan Pembina dari unsur KORPRI Kabupaten dan Kotamadya di lingkungan Provinsi Bali diwakili eks officio oleh Ketua KORPRI Kotamadya Denpasar.
    • Anggota Dewan Pembina  mewakili unsur Korpri Universitas Udayana (UNUD). dan
    • Anggota Dewan Pembina yang mewakili unsur mantan Pengurus Yayasan periode sebelumnya.
  2. Pengurus Yayasan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dipilih dan diangkat oleh Dewan Pembina.
    • Sekretaris Pengurus Yayasan merupakan anggota eks officio pejabat Sekretaris Korpri Provinsi Bali wakil dari unsur Korpri Provinsi Bali.
    • Anggota Pengurus lainnya mewakili unsur Universitas Warmadewa dan unsur Yayasan.
    • Komposisi struktur Pengurus ditetapkan oleh Dewan Pembina.
  3. Pengawas terdiri atas anggota Pengawas dari unsur Pemda Provinsi Bali yang diwakili oleh eks officio ketua Bawasda Provinsi Bali dan Anggota Pengawas mewakili unsur Korpri Universitas Udayana (UNUD).

Pasal 7

Dewan Pembina

(1)  Dewan Pembina Yayasan terdiri atas :

  1. Drs. I Nyoman Yasa, M.Si ( Ketua merangkap anggota )
  2. Drs. I Nyoman Aryana, MSi ( Anggota )
  3. Drs. Sembah Subhakti ( Anggota )
  4. I Wayan Waya, SH ( Anggota )
  5. Prof. DR. I Gede Parimartha, MA ( Anggota )

(2)  Dewan Pembina berfungsi membina pelaksanaan operasional Yayasan yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada Pengurus dan atau Pengawas.

(3)  Dewan Pembina bertanggung jawab atas jalannya kegiatan Yayasan sesuai dengan peraturan dan perundangan berlaku kepada masyarakat.

(4)  Dewan Pembina bertugas :

  1. Memberikan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
  2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
  3. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar.
  4. Mengesahkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Yayasan.
  5. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
  6. Menunjuk likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
  7. Mengesahkan laporan tahunan yang dibuat oleh Pengurus.

 

Pasal 8

Pengurus

(1)   Pengurus Yayasan terdiri atas :

  1. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si ( Ketua )
  2. Ir. I Ketut Sugihantara, MSA ( Wakil Ketua )
  3. Benyamin Thomas Sanger, SH.MH ( Sekretaris )
  4. Cok Istri Raka Indrawati, SE ( Bendahara )

(2)  Pengurus Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sepenuhnya dibantu oleh Sekretariat Yayasan yang organisasi dan tata kerjanya diatur dalam ketentuan tersendiri.

 

Pasal 9

Ketua Yayasan

(1)   Ketua Yayasan berfungsi Melaksanakan kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2)   Ketua Yayasan bertanggung jawab langsung kepada Pembina dan membuat laporan secara tertulis atau lisan kepada Pembina mengenai operasional dan strategi Yayasan.

(3)   Ketua Yayasan bertugas :

  1. Mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan, yaitu semua pegawai pelaksana di lingkungan Sekretariat Yayasan maupun di lingkungan kampus Universitas Warmadewa.
  2. Mengelola kekayaan Yayasan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Yayasan. Semua kegiatan harus dilaksanakan secara transparan, ekonomis, efisien dan efektif.
  3. Menyusun rencana tahunan s/d 5 (lima ) tahun berikutnya dan mengarahkan rencana tersebut kearah operasional dan strategi Yayasan. Rencana tersebut sebelum dilaksanakan harus mendapat pengesahan / persetujuan dari Pembina.
  4. Memahami dan menjabarkan dalam bentuk kegiatan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan Yayasan.
  5. Memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan Yayasan.
  6. Menjelaskan ide / gagasan yang berhubungan dengan jalannya Yayasan kepada bawahan dan kepada pihak luar yang berkaitan dengan Yayasan.
  7. Memberikan motivasi kepada karyawan dalam rangka mendorong kemajuan Yayasan.
  8. Melakukan pengendalian dari segi administratif dan akuntansi supaya sasaran Yayasan jangka pendek dan jangka panjang dapat dicapai.
  9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pembina.

 

Pasal 10

Wakil Ketua Yayasan.

(1)  Wakil Ketua Yayasan berfungsi membantu Ketua Yayasan dalam melaksanakan kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

(2)  Wakil Ketua Yayasan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan dan membantu Ketua Yayasan membuat laporan secara tertulis kepada Pembina mengenai operasional dan strategi Yayasan.

(3)  Wakil Ketua Yayasan bertugas :

  1. Mewakili Ketua Yayasan apabila Ketua Yayasan berhalangan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
  2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan bidang / urusan yang ditugaskan oleh Ketua Yayasan.
  3. Membantu Ketua Yayasan dalam melaksanakan tugas – tugas sesuai butir 1.3 a s/d 1.3 i diatas untuk mencapai tujuan Yayasan.
  4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Yayasan.

 

 

Pasal 11

Sekretaris.

(1)  Sekretaris Yayasan berfungsi melaksanakan kegiatan operasional Yayasan setiap hari kerja untuk kepentingan Yayasan dan dibantu oleh Pelaksana Kegiatan di lingkungan sekretariat Yayasan.

(2)  Sekretaris Yayasan bertanggung jawab langsung dan membuat laporan secara tertulis atau lisan kepada kepada Ketua Yayasan mengenai kegiatan operasional Yayasan.

(3)  Sekretaris Yayasan bertugas :

  1. Mengelola kekayaan Yayasan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Yayasan.
  2. Menyiapkan rencana tahunan s/d 5 ( lima ) tahun berikutnya dan mengarahkan rencana tersebut kearah operasional dan strategi Yayasan.
  3. Memahami dan menjabarkan dalam bentuk kegiatan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan Yayasan.
  4. Memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat tentang masalah yang dihadapi oleh bagian kesekretariatan.
  5. Menjelaskan ide / gagasan yang berhubungan dengan jalannya operasional kesekretariatan kepada bawahan.
  6. Memberikan motivasi kepada karyawan di lingkungan sekretariat Yayasan dalam rangka mendorong kemajuan Yayasan.
  7. Melakukan pengendalian dari segi administratif dan akuntansi supaya sasaran Yayasan jangka pendek dan jangka panjang dapat dicapai.
  8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pembina.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris dibantu Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Yayasan, yang struktur organisasi dan tata kerjanya diatur dalam keputusan tersendiri.

 

Pasal 12

Bendahara

(1)   Bendahara berfungsi mengatur sistem informasi keuangan dan akunting yang tepat, serta mengendalikan sumber dan penggunaan keuangan sesuai rencana.

(2)  Bendahara berwenang untuk menerima dan mengeluarkan uang Yayasan atas persetujuan Ketua Yayasan. Bertanggung jawab dan membuat laporan secara tertulis kepada Ketua Yayasan mengenai kegiatan operasional keuangan Yayasan. Dalam hal ini meliputi pembuatan laporan keuangan Yayasan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas sebagaimana diatus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 ( PSAK No. 45 ).

(3)  Bendahara bertugas :

  1. Mengelola kekayaan Yayasan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Yayasan dan mengarahkannya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien.
  2. Menyiapkan rencana tahunan s/d 5 (lima) tahun berikutnya dan mengarahkan rencana tersebut kearah operasional dan strategi Yayasan. Rencana tersebut sebelum dilaksanakan harus mendapat pengesahan / persetujuan dari Pembina.
  3. Memahami dan menjabarkan dalam bentuk kegiatan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan Yayasan.
  4. Memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat tentang masalah keuangan yang dihadapi oleh Yayasan.
  5. Menjelaskan ide / gagasan yang berhubungan dengan jalannya operasional keuangan Yayasan kepada bawahan.
  6. Memberikan motivasi kepada karyawan bagian keuangan dalam rangka mendorong kemajuan Yayasan.
  7. Melakukan pengendalian keuangan dari segi administratif dan akuntansi supaya sasaran Yayasan jangka pendek dan jangka panjang dapat dicapai.
  8. Secara periodik menyusun laporan keuangan Yayasan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 45
  9. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak secara benar yang menjadi kewajiban Yayasan.
  10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua yayasan.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara Yayasan dibantu oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Pemegang Kas (Kasir) , yang struktur organisasi dan tata kerjanya diatur dalam keputusan tersendiri.

 

Pasal 13

Pengawas

(1)   Pengawas Yayasan terdiri atas :

  1. I Made Jendra, SH
  2. Ir. I Gusti Made Putra, M.Si / unsur Universitas Udayana (UNUD)

(2)   Pengawas berfungsi mengawasi kepengurusan Yayasan yang dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan, baik mengenai kegiatan operasional maupun mengenai pengelolaan keuangan.

(3)   Pengawas bertanggung jawab atas hasil pengawasan dan pemeriksaan kepengurusan Yayasan langsung kepada Dewan Pembina Yayasan.

(4)   Pengawas bertugas :

  1. Melakukan pemeriksaan kegiatan operasional yang dilaksankan oleh Pengurus Yayasan.
  2. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Kasir.
  3. Memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh Ketua Yayasan yang akan disampaikan kepada Pembina. Dari hasil pemeriksaan ini Pengawas ikut tanda tangan di Laporan Keuangan.
  4. Memeriksa kebenaran pemungutan dan penyetoran pajak yang menjadi kewajiban Yayasan.
  5. Memberhentikan sementara anggota Pengurus yang dianggap menyimpang dengan memberikan alasannya dan melaporkan kepada Pembina.
  6. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pembina.

 

 

BAB VII
RAPAT – RAPAT

Pasal 14

(1)   Masing – masing Organ Yayasan melaksanakan rapat internal sesuai dengan yang ditetapkan Anggaran Dasar.

(2)   Rapat Tahunan wajib diselenggarakan oleh Pembina setiap tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

(3)   Rapat tahunan untuk melaksanakan :

  1. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
  2. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus.
  3. Penetapan kebijakan umum Yayasan.
  4. Pengesahan Program Kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan.
  5. Setiap rapat dibuat Berita Acara ( BA ) atau notulen / risalah rapat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris rapat untuk dokumentasi dan pedoman dalam tindak lanjut kegiatan.

 

BAB VIII
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 15

Tahun Buku

(1)   Tahun buku Yayasan setiap tahunnya dimulai dari tanggal 1 ( satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 ( Tiga Puluh Satu ) Desember.

(2)   Pengurus wajib menyusun rencana kerja 5 ( lima ) tahun masa jabatannya dan dituangkan menjadi program kerja tahunan masa sesuai tahun buku.

(3)   Program Kerja tahunan  dipakai dasar dalam menyusun Anggaran yang wajib disahkan oleh Pembina sebelum dilaksanakan / direalisasikan.

(4)   Anggaran Tahunan Yayasan disusun menjadi Daftar Isian Kegiatan ( DIK ) untuk masing-masing Pelaksana Kerja dan Daftar Isian Proyek (DIP) untuk rencana pembangunan fisik / sarana prasarana penunjang kegiatan.

(5)   Unit Pelaksana Kegiatan wajib membuat pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45.

 

Pasal 16

Laporan Tahunan

(1)   Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan sesuai ketentuan pasal 35 Anggaran Dasar Yayasan.

(2)   Laporan Tahunan merupakan pertanggung jawaban Pengurus secara internal ( kepada Pengawas dan Pembina ) Yayasan serta secara eksternal ( kepada masyarakat ) yang diumumkan di papan pengumuman Yayasan maupun media masa.

(3)   Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

 

BAB IX
KEGIATAN DAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 17

Kegiatan

(1)   Kegiatan Yayasan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program pendidikan nasional meliputi penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar dan menengah, serta pendidikan non formal berupa kursus singkat.

(2)   Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bersifat universitas dilakukan dalam jenjang strata sarjana ( S1) maupun strata pasca sarjana ( spesialis / S2 / S3 ) dan program profesional  non gelar / diploma dan yang setara.

(3)   Menyelenggarakan lembaga – lembaga lain yang berhubungan dengan atau berguna bagi usaha Yayasan yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan seperti percetakan, penerbitan, toko buku, perpustakaan umum atau yang sejenisnya.

 

Pasal 18

Unit Pelaksana Kegiatan

(1)   Unit Pelaksana Kegiatan ( UPK ) merupakan satuan unit kerja dan atau lembaga yang dibentuk Yayasan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan Yayasan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

(2)   UPK Universitas Warmadewa menyelenggarakan pendidikan tinggi baik dalam jenjang strata sarjana ( S1) maupun strata pasca sarjana ( spesialis / S2 / S3 ) dan program profesional yang setara.

(3)   Ketentuan pedoman pengelolaan yang mengatur Universitas Warmadewa secara kelembagaan ditetapkan tersendiri melalui STATUTA dan Organisasi Tata Kerja ( OTK ) yang disahkan oleh Yayasan.

(4)   UPK lainnya akan dibentuk sesuai dengan perkembangan Yayasan.

 

BAB  X
PENGELOLAAN BARANG DAN KEUANGAN

Pasal 19

Pengelolaan Barang

(1)   Barang dan inventaris milik Yayasan sebagai aset dicatat dan dilaporkan perkembangan keadaanya setiap tahun oleh Pengurus.

(2)   Prosedur permintaan, pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan peminjaman barang dan atau inventaris milik Yayasan diatur melalui keputusan Pengurus Yayasan dalam ketentuan tersendiri.

 

Pasal 20

Pengelolaan Keuangan

(1)   Untuk membiayai kegiatan Yayasan harus didukung dengan keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber :

  1. Pungutan yang sah melalui keputusan Pengurus Yayasan kepada para peserta didik, antara lain berupa SPP, SDP, Registrasi, SKS dan kegiatan kemahasiswaan.
  2. Usaha-usaha lain Yayasan yang sah melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dan atau bekerjasama dengan lembaga lain.
  3. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

(2)   Keuangan di lingkungan Yayasan dikelola dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja ( APB ) tahunan yang berimbang / balance.

(3)   Prosedur penyusunan Anggaran, permintaan realisasi dana sesuai alokasi pos anggaran dan pertanggung jawabannya diatur melalui keputusan Pengurus Yayasan dalam ketentuan tersendiri.

 

BAB XI
PENUTUP

Pasal 21

(1)   Pedoman kegiatan – kegiatan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan ini akan dibuat penambahan / perubahan yang tata cara pembuatannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

(2)   Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah berdasarkan keputusan Pengurus Yayasan.

(3)   Anggaran Rumah Tangga ini berlaku terhitung mulai ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui oleh Pembina Yayasan.

a. Pengawas terdiri atas anggota Pengawas dari unsur Pemda Provinsi Bali yang diwakili oleh eks officio ketua Bawasda Provinsi Bali dan Anggota Pengawas mewakili unsur Korpri Universitas Udayana (UNUD).